21 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, simpanan kas daerah di giro merupakan pilihan yang paling tepat dan etis bagi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Dedi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kebijakan tersebut merugikan karena menghasilkan bunga yang rendah.
Menurut Dedi, yang akrab disapa KDM, keputusan menyimpan kas daerah dalam bentuk giro justru dilakukan untuk mencegah timbulnya kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan bunga dari deposito. Ia menilai aspek integritas dan transparansi jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengejar keuntungan bunga.
“Kalau deposito tidak diperbolehkan karena ada kekhawatiran bunganya dinikmati perorangan, maka giro adalah jalan yang terbaik,” ujar KDM, Kamis (23/10/2025).
Baca Juga: Acara KDM di Kota Banjar: Sejumlah Ruas Jalan Dialihkan, Catat Rutenya!
Simpanan Kas Daerah Jabar di Giro Sudah Sesuai Aturan
Ia menambahkan, penyimpanan kas daerah tentu tidak mungkin dilakukan di tempat lain yang tidak aman, seperti di lemari besi atau kasur. Penempatan dana di bank dalam bentuk giro menjadi pilihan paling realistis dan sesuai aturan.
Lebih lanjut, KDM menjelaskan, dana pemerintah daerah yang ditempatkan dalam deposito bukanlah bagian dari kas daerah, melainkan milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dana tersebut bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun sesuai kebutuhan pembangunan.
“Deposito on call itu bisa dicairkan kapan saja jika dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Dedi juga mengungkapkan, saat ini kas daerah Jawa Barat tercatat sebesar Rp2,5 triliun. Namun, angka tersebut akan menurun drastis pada akhir tahun anggaran 2025 karena seluruh anggaran belanja diproyeksikan terserap hampir sepenuhnya. Bahkan jumlahnya di akhir tahun anggaran 2025 bisa mencapai di bawah Rp50 miliar.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan pengelolaan belanja daerah terbaik di Indonesia. Menurutnya, kunci keberhasilan tersebut adalah disiplin dalam pengendalian anggaran dan komitmen menjaga akuntabilitas fiskal.
“Belanja daerah harus dikontrol dengan baik. Misalnya, pembayaran proyek jalan dibagi ke dalam tiga termin agar pekerjaan terpantau dan uangnya terserap sesuai progres,” tutur KDM.
Baca Juga: Usai Debat dengan Menkeu, Dedi Mulyadi Ancam Pecat Pejabat Jabar yang Tak Jujur Soal Dana Deposito
Bagi KDM, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya soal efisiensi fiskal, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Dengan kebijakan simpanan kas daerah di giro, Pemprov Jabar berupaya memastikan seluruh pengelolaan dana publik berjalan transparan dan aman. Serta bebas dari potensi konflik kepentingan. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
