7 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat bakal melakukan pemantauan langsung pelaksanaan uji coba bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) setiap Kamis selama November 2025 di masa efisiensi.
Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, pihaknya akan memantau pelaksanaan uji coba WFH perdana secara serentak bagi pegawai Pemprov Jawa Barat.
Sebab, pada Kamis 6 Oktober 2025 merupakan hari pertama pelaksanaan uji coba WFH bagi pegawai khususnya yang tidak melaksanakan pelayanan langsung ke publik di masa efisiensi.
“WFH serentak. Kami akan memantau langsung pelaksanaan WFH di salah satu dinas, nanti Kamis,” kata Dedi, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga: Pemprov Jabar Tak Persoalkan Kabupaten dan Kota yang Tidak Terapkan Kebijakan WFH di Masa Efisiensi
BKD Jawa Barat Pantau WFH Demi Efisiensi
Menurutnya, pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kantor perangkat daerah maupun unit kerja fasilitasnya benar-benar ada efisiensi.
Jika pelaksanaan uji coba WFH setiap Kamis selama November 2025 berjalan, tetapi listrik, ac, dan lainnya tetap masih tetap menyala, sama saja dengan tidak melakukan efisiensi.
“WFH ini kan kerja dari rumah atau tempat yang mereka tetapkan. Jadi penggunaan listrik, air, dan lainnya harus terkontrol. Jangan sampai WFH, tapi kondisi kantor pada nyala,” tuturnya.
Dedi menambahkan, selain untuk memastikan fasilitas kantor perangkat daerah maupun unit kerja, pemantauan langsung ini juga menjadi pembanding dengan metode WFH yang akan BKD uji coba pada Desember 2025.
Mengingat, uji coba WFH pada November 2025 ini menggunakan metode satu hari bekerja dari rumah bagi semua pegawai.
Sedangkan, metode dalam uji coba WFH pada Desember 2025, 50 persen WFH dan 50 persen Work From Office (WFO) atau bekerja di kantor.
“Uji coba WFH di November ini kan satu hari saja, setiap Kamis. Desember metodenya, 50 persen WFH dan 50 persen WFO,” ujarnya.
Sehingga, setelah dua bulan uji coba pada November dan Desember 2025 bisa terlihat metode WFH mana yang lebih efisien dan proporsional.
Namun, nantinya akan ada kajian lebih lanjut. Hal itu karena pelaksanaan kebijakan WFH tetap mengutamakan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Baca Juga: Pegawai Pemprov Jawa Barat yang Liburan saat WFH, Siap-siap Terkena Pemotongan TPP
“Jadi pengaturan WFH ini secara proporsional, efektif, dan signifikan dengan memberikan dampak efisiensi terhadap belanja atau biaya operasional pada perangkat daerah secara tepat. Tapi tanpa mengesampingkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
