8 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membeberkan rincian belanja prioritas Pemprov Jabar tahun 2026 yang anggarannya mencapai Rp 28,4 triliun. Pemprov dan DPRD menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi bersama Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, serta Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan, MQ Iswara, Ono Surono, dan Acep Jamaludin, mendatangi nota kesepakatan KUA dan PPAS TA 2026 untuk menyusun APBD tahun depan.
Dedi mengatakan, belanja infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, penerangan jalan, daerah aliran sungai, serta sistem irigasi tidak mengalami penurunan di tahun depan.
Ia pun menganalogikan, di Jawa Barat tahun ini anggaran untuk organisasi perangkat daerah. Mulai dari gubernur hingga kepala badan serta dinas masih memiliki “daging”.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Kepala Daerah Hingga Camat Mengoptimalkan Ribuan Posbankum di Jawa Barat
Rincian Belanja Prioritas Pemprov Jabar 2026
Namun, anggaran untuk tahun depan bagi organisasi perangkat daerah hanya menyisakan “kulit” dan “tulang” karena belanja infrastruktur untuk 2026 naik.
“Jika tahun ini masih bisa perjalanan dinas, ada makan minum, AC bisa nyala, dan listrik bisa terang, itu karena masih ada “dagingnya”. Tapi 2026 tinggal “kulit” dan “tulang”. Tetapi tidak apa-apa, pegawai provinsi kehilangan “daging” dan “lemak”, asal masih bisa bernafas,” ujarnya.
Lanjut Dedi, keputusan itu merupakan penebusan dosa karena dulu pesta. Dalam artian, ada perjalanan dinas dan dana rutin pemerintah. Namun, mulai 2 Januari 2026, ia bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat akan berpuasa.
“Tahun depan eksternal atau layanan publik berpesta, sedang internal puasa. Karena pembangunan untuk kepentingan masyarakat baik daripada tahun ini,” katanya.
Dedi Menjelaskan, berdasarkan rincian belanja prioritas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Belanja Pegawai dan Fixed Cost atau Belanja Tetap senilai Rp 8,36 triliun atau setara 29,36 persen.
Kemudian, Pendidikan sebesar Rp 6,3 triliun atau setara 22,14 persen, Bagi Hasil dan Hibah senilai Rp 6,23 triliun atau setara 21,88 persen. Sedangkan Infrastruktur senilai Rp 4,01 triliun atau setara 14,09 persen, dan Kesehatan senilai Rp1,63 triliun atau setara 5,75 persen.
Selanjutnya, Pembangunan Desa dan Sosial Kemasyarakatan senilai Rp 746,41 miliar atau setara 2,62 persen. Belanja program lainnya senilai Rp 393,54 miliar, Perekonomian senilai Rp 245,57 miliar atau setara 0,86 persen.
Berikutnya, Lingkungan Hidup senilai Rp180,6 miliar atau setara 0,63 persen, Serta Pangan dan Pertanian senilai Rp 135,04 miliar atau setara 0,48 persen. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
