1 day ago
6
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bersepakat untuk melindungi pekerja informal.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Beberkan Rincian Belanja Prioritas Pemprov Jabar 2026 yang Mencapai Rp 28,4 Triliun
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi berujar, penurunan daya dukung fiskal senilai Rp2,5 triliun, tidak mengurungkan niat Pemprov Jawa Barat untuk melakukan perlindungan, khususnya asuransi ketenagakerjaan terhadap pekerja informal. Pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal ini, sudah menjadi komitmen Pemprov Jawa Barat bersama Kemenko PMK.
“Komitmen Pemprov Jabar untuk melindungi pekerja informal, jadi komitmen Kemenko PMK juga,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (7/11/2025).
Nominal Asuransi untuk Lindungi Pekerja Informal
Dedi mengatakan, pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal mulai berlangsung pada bulan ini dengan target 1 juta penerima. Dalam praktiknya, Pemprov Jabar bersama Pemkab dan Pemkab, akan membayarkan jaminan asuransi senilai Rp1 juta.
“Bulan ini mulai berjalan, memberikan asuransi ketenagakerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. Pemprov membayar Rp500 ribu, Pemkot dan Pemkab Rp500 ribu,” katanya.
Ia berharap jumlah penerima asuransi ketenagakerjaan ini bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga, seniman, tenaga kebersihan, nelayan, petani, asisten rumah tangga, kuli panggul, sopir, pemulung, dan semuanya tanpa terkecuali bisa mendapat perlindungan.
“Seniman, asisten rumah tangga, sopir, petani, kuli panggul, nelayan, petani, semuanya dapat asuransi dari pemerintah. Ini tekad kami. Kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Menko PMK, Pratikno dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Jabar menjadi provinsi pertama yang memberikan perlindungan terhadap pekerja informal, khususnya pelaku seni dan budaya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tepis Pemprov Jabar Simpan Uang Berbentuk Giro dan BLUD Dalam Deposito
Perlindungan terhadap mereka ini, Pemprov Jawa Barat realisasikan melalui gelontoran alokasi dana yang bersumber dari APBD.
“Pemprov Jawa Barat adalah provinsi pertama yang mengalokasikan APBD cukup besar, lewat BPJS Kesehatan, lewat BPJS Ketenagakerjaan, ada bantuan alat pertunjukan seni dan lain-lain. Jadi kepedulian Pemprov Jawa Barat ini menginspirasi,” kata Pratikno. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
