2 weeks ago
69
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mempercepat penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta membersihkan bangunan liar dengan menerapkan metode penanganan per blok. Pendekatan ini dipilih untuk mempercepat eksekusi, menata titik-titik rawan banjir, dan memastikan setiap kawasan ditangani secara tuntas.
KDM menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembenahan kawasan DAS dan penertiban bangunan tidak berizin melalui model penanganan per blok. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS serta penataan marka jalan nasional dan gerbang tol di Kantor Bupati Karawang, Jumat (14/11/2025).
KDM menjelaskan bahwa skema per blok membuat pemerintah bisa menyelesaikan satu kawasan secara menyeluruh sebelum berpindah ke titik lain.
Baca Juga: KDM Bakal Setop Izin Industri Berisiko Lingkungan di Jabar, Tegaskan Investasi Harus Ramah Alam
Ia mencontohkan, satu blok dari Bekasi hingga Bogor ditargetkan tuntas pada tahun ini. “Kita dorong percepatan. Apa kendalanya, kita bereskan. Penanganannya tidak lagi parsial, tetapi diselesaikan per blok,” kata KDM.
Wilayah dengan persoalan air dan banjir paling berat menjadi prioritas utama, terutama Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor.
“Di kawasan ini problemnya paling kompleks. Karena itu penanganannya harus fokus dan berurutan per blok,” ujarnya.
Untuk mempercepat eksekusi lapangan, KDM meminta BBWS dan Perum Jasa Tirta II segera menyiapkan rencana penanganan, baik untuk sisa anggaran 2025 maupun program 2026. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan agar hasilnya efektif.
Selain Soal Bangunan Liar dan Penataan DAS, KDM Juga Soroti Efisiensi Anggaran
Gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti efisiensi anggaran. Ia memilih memperkuat kapasitas alat berat dan operator ketimbang menggelar proyek normalisasi berskala besar.
“Kami lebih memilih menambah alat berat sebanyak mungkin. Dengan peralatan, operator, dan BBM yang mencukupi, efisiensinya bisa sampai 70 persen,” jelasnya.
Terkait penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai, KDM memastikan penindakan dilakukan secara tegas namun terukur, dengan dukungan pengamanan Marinir dan pendampingan penuh dari Pemprov Jabar.
“PJT II bersama PSDA harus segera memasang patok batas, dan tim Provinsi Jawa Barat akan ikut mengawal. Dengan kerja sama Marinir, pengawasan bisa lebih efektif,” tuturnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap maraknya alih fungsi tanah negara di kawasan DAS. Minggu depan, KDM berencana bertemu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung untuk meminta pendampingan hukum.
Baca Juga: KDM: Investasi di Jawa Barat Harus Tumbuh Tanpa Menghilangkan Karakter Sunda
“Kalau tidak ditangani serius, isu ini hanya ramai sebentar lalu hilang. Saya ingin kasus-kasus ini tuntas,” tegasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
