1 day ago
15
Wacana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tembakau menuai sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau ini diajukan untuk wilayah Madura. Usulan tersebut muncul karena Madura selama bertahun-tahun terkenal sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia.
Dasar Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau di Madura
Madura merupakan daerah dengan hasil perekonomian tembakau yang luar biasa. Sektor ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun. Kontribusi tembakau terhadap perekonomian daerah juga relatif besar. Bahkan nilai PDRB Rp232,12 triliun pada 2025 di Jawa Timur turut didukung aktivitas ekonomi Madura sebagai penyumbang utama.
Namun, besarnya angka-angka tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan para petaninya. Di tingkat bawah, tembakau tetap hidup pada lingkaran ketergantungan. Baik itu pada tengkulak, pabrikan, maupun harga yang mudah anjlok ketika memasuki panen raya. Tekanan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, hingga tingginya biaya produksi menjadi tantangan bagi petani tembakau.
Karena itu, KEK tembakau Madura menjadi upaya strategis guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil sekaligus terintegrasi. Melalui KEK, pemerintah daerah berharap sektor tembakau tidak hanya berhenti pada penjualan bahan mentah. Lebih dari itu, mereka mampu berkembang hingga industri pengolahan, ekspor, hingga pengembangan produk turunan. Harapannya nilai tambah ekonomi dapat masyarakat nikmati secara lebih maksimal.
Dukungan Penuh dari PEMDA
Wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura menguat dari tingkat daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara terbuka menyatakan telah mengusulkan pembentukan KEK kepada pemerintah pusat. Pihaknya menegaskan siap memperjuangkan sampai benar-benar tuntas.
Baca Juga: Pemkab dan Pengusaha Tembakau Sumedang Perkuat Sinergi, Wakil Bupati Janji Permudah Perizinan
“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap memperjuangkannya sampai tuntas. Madura punya potensi besar dan butuh dorongan melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ucap Khofifah.
Dukungan juga datang dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. April lalu, Emil mengaku telah mengantongi tanda tangan dari empat bupati di wilayah Madura. Ini sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan KEK. Menurut Emil, harapannya KEK dapat memperbaiki tingkat kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura.
Tuai Pro dan Kontra
Meski tergolong memiliki potensi ekonomi besar, rencana Kawasan Ekonomi Khusus tembakau tak lepas dari berbagai pro dan kontra. Salah satu argumen tajam adalah ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Daerah penghasil tembakau, tak terkecuali Madura, belum mendapatkan porsi sebanding dengan kontribusinya pada penerimaan negara.
Di sisi lain, wacana tersebut juga berpotensi berbenturan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 mengenai Cukai. Di mana fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang tertentu, termasuk tembakau di Indonesia. Perdebatan inilah yang membuat rencana KEK tembakau Madura terus menjadi perhatian publik hingga saat ini.
Selain persoalan regulasi, risiko kesehatan akibat konsumsi rokok juga menjadi perhatian utama sejumlah pihak. Aktivis kesehatan menilai pengembangan kawasan berbasis industri tembakau dapat bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam menekan angka perokok. Sehingga dampak penyakit akibat rokok dikhawatirkan bisa semakin tinggi.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Siapkan Bantuan Pupuk dan Pestisida untuk Petani Tembakau
Wacana Kawasan Ekonomi Khusus tembakau di Madura menjadi gambaran bagaimana sektor ini memegang peranan penting dalam ekonomi nasional. Di satu sisi, KEK mampu membuka peluang investasi, memperkuat industri lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan mulai dari regulasi hingga isu kesehatan tetap menjadi pertimbangan yang tidak bisa pemerintah abaikan. Hingga kini pembahasan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus tembakau Madura masih terus berkembang seiring proses pengajuan dan kajian pemerintah pusat. (R10/HR-Online)
