8 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Aliansi Pemuda Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Sudarsono-Supriana, Rabu (11/2/2026).
Pada momen refleksi tersebut, Forum Aliansi Pemuda menyoroti sektor ketersediaan lapangan kerja yang dinilai belum menunjukkan progress, karena belum adanya investor sektor industri.
Tak hanya itu, Forum Aliansi juga menyoroti kecilnya APBD Kota Banjar dan besarnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Baca Juga: Sasar Generasi Muda, Kemenag Banjar Sosialisasikan Program Layanan Keagamaan Melalui Halakoh Pemuda
Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Banjar Belum Ada Terobosan
Perwakilan Forum Aliansi Pemuda Kota Banjar, Agus Harianto mengatakan, forum ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap pembangunan daerah dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang sudah satu tahun berjalan.
Menurutnya, program unggulan Berdaya yang sudah berjalan selama satu tahun ini belum menunjukkan progres capaian yang terukur. Masih sebatas pelaksanaan serapan anggaran.
Ia juga menilai selama setahun kepemimpinan Wali Kota Banjar dan wakilnya, program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Karena faktanya kebutuhan pokok masih tinggi sehingga perlu ada terobosan.
“Salah satu yang menjadi pembahasan tadi, kami lihat tidak ada capaian yang signifikan. Terutama dalam hal output Program Berdaya,” kata Agus Harianto kepada wartawan usai acara.
Harapan ke depan Program Berdaya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga harus menggandeng semua pihak untuk mewujudkan program-program pembangunan di daerah.
“Kami meyakini apabila sinergi dengan semua pihak terjalin dengan baik, Banjar kedepan bisa lebih maju,” ujar Agus Harianto.
Lapangan Kerja Masih Jadi PR
Sementara itu, Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto, menilai cita-cita Banjar Masagi (Maju, Adil, Sejahtera, Agamis, dan Inovatif) masih sebatas jargon.
Cita-cita tersebut belum menyentuh dan menjawab permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi problem di Kota Banjar.
Ia juga menyebut, usia 23 tahun Kota Banjar sudah seharusnya menjadi penanda kebangkitan ekonomi, dan Banjar bisa menjadi magnet investasi di Jawa Barat.
Namun faktanya selama setahun terakhir pihaknya hanya melihat stagnasi. Minimnya industri baru juga menjadi salah satu bukti kegagalan visi ekonomi kepemimpinan Wali Kota Banjar satu tahun ini.
“Minimnya lapangan kerja adalah bentuk kurangnya perhatian pemerintah terhadap generasi muda dalam menekan pengangguran usia produktif,” kata Irwan.
Baca Juga: Tak Ada Wali Kota Banjar Saat Aksi Program Berdaya, PMII Kecewa Beri PR Kemandirian Fiskal
Atas kondisi tersebut, pihaknya menuntut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar untuk mendatangkan investor agar tersedia lapangan kerja, guna mengurangi jumlah pengangguran.
Selain itu, pihaknya juga menuntut adanya terobosan baru untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengatasi kondisi fiskal daerah.
“Kami juga menuntut akselerasi ekonomi, mewujudkan ekosistem investasi yang ramah bagi UMKM lokal. Serta solusi konkrit untuk mengurangi angka pengangguran,” tandasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
